Untuk itu, HMI Labuhanbatu mengadakan Focus Grup Discusion (FGD) yang berlangsung di Warkop Marsuo jl. Aek Tapa, Rantauprapat, Rabu (16/3/2022).
Dalam FGD tersebut, HMI Labuhanbatu mengusung tema:
"Jaminan Kesehatan Masyarakat Labuhanbatu Tanggung Jawab Siapa?".
"Kami melakukan diskusi karena kami anggap Pemerintah daerah lalai dalam hal kesehatan, maka kami meminta agar masyarakat yang 81.933 jiwa ini yang belum tercover BPJS PBI (Gratis) terjamin kesehatannya,"Kata Ketua Umum HMI Khairil Hanif Nasution, Kamis (17/3/2022).
Menjawab hal itu, Indera Agusman Masyhur Sinaga - Kabid Pelayanan Kesehatan dari Dinkes Labuhanbatu yang turut hadir dalam FGD tersebut menyampaikan, pemerintah Labuhanbatu sedang mempersiapkannya
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu sedang menyiapkan Produk hukum, yaitu Perbup untuk mengatasi Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Labuhanbatu yang tidak tercover dengan BPJS PBI (Gratis) agar dapat menggunakan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu).
"Masyarakat Labuhanbatu bisa mendapatkan fasilitas kesehatan tersebut secara gratis yang akan terealisasi paling lama 14 hari kedepan dengan menggunakan SKTM dari Kelurahan ataupun Desa", terangnya.
Namun penjelasan Indera Agusman Masyhur Sinaga - Kabid Pelayanan Kesehatan dari Dinkes Labuhanbatu itu belum cukup memuaskan bagi HMI Labuhanbatu.
"Menggunakan SKTM adalah solusi sementara bagi masyarakat kurang mampu yang belum tercover BPJS PBI (Gratis) karena Menggunakan SKTM itu hanya bisa digunakan di RSUD rantauprapat", Imbuhnya.
Hanif mempertanyakan, bagaimana jika layanan kesehatan membutuhkan rujukan dan harus dirawat diluar Labuhanbatu.
"Bagaimana dengan masyarakat yang dirujuk ke rumah sakit diluar dari labuhanbatu yang lebih lengkap fasilitas kesehatannya, kami harapkan pemerintah harus sigap dan tanggap memfasilitasi dan memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat labuhanbatu yang belum tercover,"Ungkap Hanif.
Ditambahkanya, HMI Cabang Labuhanbatu Raya akan tetap bergerak dan terus mengkawal sampai terealisasi Jaminan Kesehatan bagi masyarakat Labuhanbatu, terkhusus yang kurang mampu agar terwujudnya masyarakat adil dan Makmur.
"Agar terwujudnya hal itu, kami selaku HMI meminta Pemotongan pajak rokok sebagai kontribusi dukungan program Jaminan Kesehatan harus di maksimalkan sesuai ketentuan, pengusulan kuota PBI dari data DTKS harus di optimalkan sesuai kuota yang tertera di aplikasi SIKS-NG Dan mendorong pihak swasta untuk ikut berkontribusi melalui CSR perusahaan,"Ungkap Hanif.
Sementara itu,Yudi Ismawan selaku kepala BPJS Kesehatan Labuhanbatu sangat mengapresiasi perjuangan HMI karena hasilnya salah satu hal yang sangat dibutuhkan masyarakat Labuhanbatu terkhusus yang kurang mampu.
Hadir di FGD itu, Organisasi Kemahasiswaan (Cipayung Plus), Apedi Labuhanbatu, beserta Narasumber yaitu Dinas Kesehatan yang diwakili oleh Indera Agusman Masyhur Sinaga, DPRD Komisi IV yang diwakili oleh Ponimin, Dinas Sosial yang diwakili oleh Lokot Ritonga.(Pasaribu).
0 Komentar