Bung JB Gultom Ungkapkan Lemahnya Penegakan Hukum Kepada Ketua Harian Kompolnas

Bantengmetro.com,Jakarta-Pimpinan redaksi (Pimpred) Bantengmetro.com hadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) SMSI di The Jayakarta Hotel, Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat, bersama rombongan pengurus SMSI Provinsi Sumatra Utara, yang telah berlangsung sejak Selasa, 31/07/2024.

Hasil rakernas yang dihadiri lebih dari 22 pengurus Provinsi dari seluruh Indonesia sebagai peserta menyepakati untuk mengadakan kongres SMSI tahun 2024.

Hal itu dilakukan mengingat tahapan Pemilukada sudah didepan mata, yang tentunya menyita waktu dan konsentrasi para pengurus SMSI baik dipusat, provinsi dan Kabupaten/kota.

Untuk diketahui, Serikat Media Syber Indonesia (SMSI) merupakan organisasi pers yang didalamnya para pemilik perusahaan media online dari seluruh Indonesia, bahkan SMSI Indonesia saat ini telah memiliki anggota lebih dari 2000 perusahaan pers.

Sebagai salah satu perusahaan pers, media online Bantengmetro.com yang telah berdiri dan mengudara sejak Dua tahun lalu, telah terdaftar menjadi salah anggota SMSI.

Rakernas SMSI kali ini mengusung Thema “Mengawal Kabinet Baru dengan Penegakkan Hukum” yang diawali dengan sesi diskusi dengan para narasumber yang mumpuni dalam penegakan hukum di Indonesia.

Didalam sesi "DISKUSI PANEL"
Panitia Rakernas menghadirkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2003-2007 Irjen Polisi (Purn) Drs. Taufiequrachman Ruki, S.H. dan Ketua Harian Kompolnas (Ketua Dewan Pertimbangan SMSI Pusat) Irjen Pol. (Purn.) Dr Benny Jozua Mamoto, S.H., M.Si sebagai narasumber dan H. Moh. Nasir bertindak sebagai moderator.

Bung JB Gultom menjadi peserta yang diberi kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan kepada kedua narasumber, tentang penegakan hukum didaerah.

Ketua DPC Masyarakat Penggiat Anti Narkoba Republik Indonesia (MAPAN RI) Labuhanbatu itu mengungkapkan lemahnya penegakan hukum di daerah dan seringkali mengalami kendala komunikasi ketika menjalankan tupoksinya sebagai sosial kontrol.

Sehingga Ia mengusulkan agar pihak terkait meningkatkan fungsi pengawasan dengan menaikkan kapasitas pengawasnya, agar yang diawasi dan pengawasnya setara.

Menanggapi hal tersebut, Irjen Pol. (Purn.) Dr Benny Jozua Mamoto, S.H., M.Si mengakui bahwa sistem penegakan hukum di Indonesia masih lemah, sehingga peran masyarakat sangat dibutuhkan.

"Labuhanbatu ya? kita sangat sayangkan apabila ada kebijakan dan inovasi yang dilakukan (Pemimpin pendahulu-red) tidak berkesinambungan, kedepan kita bisa berkomunikasi, karena saya selalu melakukan Dua hal, yaitu: koordinasi dan komunikasi, termasuk ketika di BNN", ujarnya dengan janji akan memberikan nomor kontaknya. (JB).

Posting Komentar

0 Komentar